Aturan PPN PMSE Terbaru Tahun 2023. Pada tanggal 1 April 2022 beberapa tarif PPN di Indonesia dilakukan penaikan tarif. Tentu saja hal ini akan sangat berpengaruh dalam hal pembayaran dan juga pelaporan pajak PPN dari wajib pajak. Salah satu tarif PPN yang naik adalah PPN PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). 3. Subjek pemotong PPh Final PP 23/2018. Pelaku usaha sebagai subjek yang dikenakan jenis PPh Final PP 23/2018 ini menyetorkan sendiri kewajiban pajaknya setiap bulan pada tahun pajak berjalan. Peraturan pajak terbaru dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021, bagi WP yang menggunakan tarif PPh Final 23/2018 dan memiliki omzet di bawah Rp500.000.000 bebas Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp2.740.000. Jurnal Pencatatan dan pembukuan tanggal 28 januari 2021. Sekian penjelasan cara mencatat dan membukukan transaksi pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 yang di tuangkan penulis kedalam sebuah artikel yang berjudul atas Study Kasus “ Jurnal PPh 23” . Semoga bisa bermanfaat, Membuat bukti potong PPh 4 (2), 15, 22, 23, 26 dan lapor SPT Masa PPh unifikasi di e-Bupot Jadi, kewajiban memiliki Sertifikat Digital pajak atau Sertifikat Elektronik pajak ini bukan hanya bagi PKP yang membuat e-Faktur saja, tapi juga Non-PKP yang telah memiliki kewajiban membuat bukti potong dan melaporkan SPT Masa PPh di e-Bupot. 4. Selanjutnya kembali di Menu Bar pilih “ SPT PPh ”, pilih “ Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 23 kemudian input “ nomor bukti ” potong dan “ Tanggal Pemotongan ” di kolom yang tersedia, Selanjutnya masuk NPWP Objek Pajak yang di potong, atau pilih NPWP dari “ Tabel WP ” setelah itu. Anda tinggal pilih jenis Dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot 23/26, PT ABC pada tanggal 23 Februari 2018 menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik dengan nomor 33-00000001 untuk diberikan kepada PT KAP. Pada tanggal 15 Maret 2018, PT ABC menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam dokumen elektronik melalui Aplikasi e-Bupot 23/26. Pilih fitur e-Bupot PPh 23/26 dan klik button + Tambah. Lalu, pilih menu e-Bupot yang akan kamu buat, apakah e-Bupot PPh 23 atau e-Bupot PPh 26. Lengkapi informasi data diri lawan transaksi dengan menginput NPWP atau nomor KTP. Input juga dokumen dasar pemotongan seperti faktur pajak, invoice, pengumuman dan dokumen pendukung lainnya. Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara membuat kode billing PPh Pasal 23 melalui layanan e-bupot di DJP Online. Mula-mula, kunjungi laman DJP Online. Isi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), password dan kode keamanan ( captcha ). 411123/100. 411124/100. Jika dicermati, memang terdapat keunikan kode akun pajak PPh Pasal 22 impor (411123) dengan PPh Pasal 23 (411124). Oleh karena itu ketelitian saat pengisian SSP oleh Wajib Pajak atau kuasanya saat membayar pajak mutlak dilakukan. Sekali-lagi tidak ada format baku pengajuan Pbk. Mei 24, 2018. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah pajak yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Akuntansi PPh pasal 22 yang dibahas di sini dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) akuntansi PPh pasal 22 dari sudut pandang pihak yang dipungut; dan (2) akuntansi PPh Oz7l.